Presiden Membela Kepentingan Siapa?

pada tanggal
Siapa yang paling berkepentingan dengan terpilihnya presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum di bulan April 2014 nanti? Rakyatkah atau kepentingan ekonomi dan politik pihak lain (termasuk asing)?

 Sudah bukan rahasia umum, bahwa dua kepentingan dalam arus utama ini kerap menjadi paradoks dalam ranah politik di negeri ini bahkan di negara manapun. Sejarah mencatat, munculnya pemimpin di Indonesia tidak selalu dapat menyenangkan dan mengakomodir semua pihak.

 Presiden Soekarno di tahun 1960-an, ketika semakin dekat dengan Uni Soviet dan komunisme, memaksa negara-negara barat terutama Amerika Serikat mencari figur baru selain Soekarno mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan Asia terutama Asia Tenggara dalam konteks perang dingin. Presiden Republik Indonesia pertama inipun akhirnya harus jatuh.    

 Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) dan pemerintah Amerika Serikat punya andil besar dalam proses-proses penjatuhan rejim Soekarno --meski bukti-bukti kerap dibantah namun itu merupakan fakta sejarah yang sempat terhapus. Jangan terlalu berharap ini gerakan dari rakyat, karena itu murni telah terjadi coup d-etat oleh Soeharto yang didukung militer dan Amerika melalui skenario Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30 S PKI).

Sejak itu muncullah regim (boneka) baru, Soeharto. Dengan orde barunya yang didukung oleh negara Adidaya Amerika Serikat.

Bagaimana dengan kepentingan rakyat Indonesia saat itu? Siapa peduli. Rakyat di sudah dijejali omong kosong dan bual politik bahwa Indonesia berhasil diselamatkan dari komunisme.  Hasilnya? Jelas sekali, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memperoleh konsesi di Papua (dulu Irian Jaya) untuk mengeksploitasi sumber emas terbesar di dunia dan konsesi sumber minyak di Indonesia melalui Freeport dan Caltex. Sementara di sisi lain secara politik, runtuhnya rejim Soekarno merupakan kemenangan Amerika dan negara Barat untuk mengontrol Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam konteks perang dingin waktu itu.

Kasus yang sama dan namun lebih kasar saat ini juga terjadi di negara lain, seperti Irak, Iran, Suriah. Selalu ada kepentingan politik dan ekonomi yang melatarbelakangi pergantian rejim.

Bagaimana dengan jatuhnya Soeharto setelah 32 tahun menjadi penguasa negeri ini? Dalam kaitan dengan penghancuran suatu rejim yang sudah membangun kemapanan sistem politik dalam jangka waktu lama, kepentingan asing akan bermain secara cantik, dengan jargon-jargon kapitalis dan demokrasi dan memanfaatkan berbagi isu yang potensial yang terus menerus dijejalkan agar terjadi kristalisasi dalam masyarakat dan akar rumput. 

Amerika Serikat dan negara-negara barat lain adalah jagonya, dan mereka punya andil besar.  Isu rotten corruption, nepotisme, demokratisasi serta isu-isu pelanggaran hak asasi di Indonesia menjadi isu serius yang terus digulirkan. Media dan organisasi nirlaba yang didanai organisasi sejenis dari negara-negara barat punya andil luar biasa dalam proses pelengseran Soeharto.

Isu-isu tersebut akhirnya mendapatkan momentum setelah krisis global membuat ekonomi Indonesia porak poranda. Beban ekonomi masyarakat semakin meningkat akibat naiknya nilai tukar dolar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sehingga memicu naiknya bahan-bahan pokok. Hal ini membuat kesabaran masyarakat dan rakyat Indonesia mencapai titik nadir, yag menjadi trigger suatu gerakan keresahan yang merata. 

Gerakan reformasi saat itu seakan menemukan artikulasinya dan menjadi bola salju yang sulit dihentikan dan berujung dengan tumbangnya rejim Orde Barunya Soeharto. Pertanyaannya, apakah kejatuhan murni karena desakan dan gerakan dari akar rumput?  Tidak juga. Tapi yang jelas "boneka" ini dianggap sudah usang oleh pembuatnya, demikian pula dengan konstelasi politik dunia sudah demikian berubah yang memerlukan figur baru yang segar.

Demikian pula saat naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden --konon karena kedekatan Gus Dur dengan Amerika Serikat dan Israel, disamping Gus Dur dinilai sebagai tokoh pro demokrasi saat itu serta menjadi most favorable figure  saat itu di antara figur-figur yang cenderung anti kapitalis dan potensial mengancam kepentingan Barat seperti misalnya Amin Rais. Saat itu rumor bakal terpilihnya Abdurrahman Wahid sudah santer terdengar sebelum pemilu berlangsung.  

Terpilihnya Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pun sepertinya tak luput dari intevensi kepentingan asing.  Meskipun dibesarkan dari situasi melodramatik saat SBY menjabat sebagai Menteri dalam kabinet Megawati dan memperoleh simpati rakyat, SBY dinilai para King Maker dari Barat sebagai figur pro demokrasi dan pro barat. Bayangkan jika yang muncul saat itu mantan-mantan Jenderal yang pernah memegang komando utama dalam rejim Soeharto. Jadi SBY saat itu merupakan the best among the worst. Meskipun demikian peran rakyat tetap sangat signifikan untuk memberikan legitimasi melalui Pemilihan Umum yang demokratis. Tak perlu diragukan.

Lalu bagaimana dengan kepentingan rakyat? Apa yang telah dilakukan para Presiden itu  untuk bangsa ini?

Soeharto selama 32 tahun masa pemerintahannya disebut-sebut sudah banyak membangun Indonesia hingga dijuluki--oleh para penjilat, sebagai Bapak Pembangunan -- sebuah julukan yang rancu, bukankah memang sudah tugas seorang pemimpin negara membangun negara ini. Pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan politis. Pencanangan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang diakhir Repelita yaitu tahun ke-25 tetap saja kita tidak pernah tinggal landas. Masalah yang dihadapi masih saja seputar sandang, pangan dan papan. Pendidikan semakin tertinggal dengan negara-negara jiran (yang dulu selalu merasa inferior dengan Indonesia) dan teknologi dibatasi (karena alasan politis).  

Teknologi tinggi (saat itu teknologi kedirgantaraan yang diusung lewat PT IPTN) yang dikembangkan hanya politik mercusuar tentang kebangkitan Indonesia sebagai suatu bangsa, meski rakyatnya tidak pernah merasakan manfaat dari teknologi dan hasil teknologi itu sendiri secara langsung.  Dan yang paling sial, Soeharto meninggalkan hutang bagi negara triliunan rupiah yang harus ditanggung seluruh bangsa Indonesia. Bahkan di atas kertas dikatakan seorang bayi yang baru lahir sudah harus menanggung beban hutang negara.

BJ Habibie, sebagai presiden dalam masa transisi sayangnya tidak masuk hitungan. Namun Habibie sebaliknya dianggap berjasa oleh negara jiran Timor Timur. Berkat referendum yang diusulkannya maka Timor Timur berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebaliknya dibela oleh kalangan pro-demokrasi di Indonesia dan dunia Barat. 

Presiden Abdurrahman Wahid dalam waktu kurang dua tahun masa pemerintahannya sebelum dilengserkan MPR yang dimotori Amien Rais juga belum membuat hasil yang signifikan untuk bangsa ini, kecuali desakralisasi lambang-lambang negara, seperti siapapun bebas masuk istana negara dan istana merdeka atau diperolehkannya warga Tionghoa merayakan Imlek serta pembebebasan tahanan politik rezim Soeharto serta pemulihan nama baik keluarga yang dituduh anggota gerakan PKI. Gus Dur merupakan figur demokratis yang dilengserkan secara demokratis.

Megawati, sebagai pengganti Gus Dur tidak banyak membawa angin segar bagi bangsa ini. Megawati dianggap telah menjual bangsa dalam privatisasi BUMN yang merupakan aset milik bangsa ke negara-negara lain terkait dengan privatisasi tahun awal tahun 2000 lalu.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam 2 periode masa pemerintahannya juga tidak banyak membuat perubahan yang luar biasa dalam membangun Republik ini. Secara politik, SBY justru tidak tegas dan terkesan inferior. Soal pelanggaran kedaulatan batas-batas negara oleh negara jiran Malaysia seakan dibiarkan tanpa adanya reaksi sehingga membuat Indonesia seakan tunduk oleh Malaysia.

Lepasnya Pulau Sipadan ke tangan Malaysia merupakan sesuatu contoh fatal lainnya yang di zaman rezim Soeharto tidak akan pernah terjadi. Salah satu pencapaian paling penting selama masa kepresidenan SBY, adalah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, meski Partainya SBY, Partai Demokrat sendiri akhirnya harus berhadapan KPK dalam kasus kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh petinggi Demokrat, termasuk anaknya.

Kini tahun 2014, apakah kepentingan ekonomi dan politik asing kembali berperan dalam terpilihnya presiden Republik Indonesia pada Pemilu kali ini? Apakah kepentingan-kepentingan itu akan diakomodir oleh para demagog atau justru kepentingan tersebut yang berperan besar dalam terpilihnya mereka?

Kita lihat saja saat ini, belum pernah ada ekspresi luar biasa dari pasar yang mengindikasikan adanya favorable candidate, kecuali saat Jokowi menerima pinangan PDI-P untuk dicalonkan sebagai Presiden RI. Pasar bursa seakan antusias dengan berita tersebut yang dibuktikan dengan kenaikan indeks harga saham gabungan yang mencapai rekor kenaikan tertinggi di Asia tanggal 16 Maret 2014. 

Histeria politik semata atau sinyal yang sengaja diberikan pasar atas siapa yang diinginkan oleh kepentingan asing. Logikanya, Jokowi yang mantan walikota Solo dan masih menjabat gubernur DKI Jakarta ini belum sempat blusukan mencari dukungan, meskipun secara politis pencalonannya sudah legitimate karena didukung salah satu partai besar PDI-P. Jadi terlalu dini untuk menilai kompetensi Jokowi sebagai Presiden saat ini, kecuali sabagai figur paling populer di Indonesia semata.

Indonesia bukan sekedar mencari figur presiden yang mampu membangun, namun mampu mengakomodir sekaligus menggerakkan seluruh potensi yang ada di negeri ini, baik manusia dan sumber-sumber lain untuk menyejahterakan masyarakatnya. Figur itupun harus memiliki kekuatan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa ini yang sudah berada pada titik terendah di mata bangsa-bangsa lain.

Siapapun orangnya yang akan menjadi presiden negara ini, kedewasaan masyarakat perlu lebih ditingkatkan bukan sekedar mempertontonkan simplifikasi politis. Terlalu besar dan banyak yang akan dipertaruhkan jika hal itu dilakukan.